Aku Membunuhnya

Suatu hari bila kau merasa rasa ini tak lagi sama. Jangan salahkan aku! Aku sengaja membunuhnya. Aku sengaja meracuninya. Karena, ku pikir tak ada gunanya ia hidup dan terus berkembang tanpa masa depan. Aku menaruh masa depan di kamu, sementara kau pikir ia hanya benalu. Biar saja ia mati, karena mungkin memang selayaknya rasa yang tak tahu diri itu pergi dari muka bumi ini. Berlalu bersama hal-hal yang pernah ia cita kan, karena memang sepertinya cinta tak ia dapatkan.

Jangan sesalkan aku, karena aku juga tak ingin kau menyesal. Bukankah penyesalan hanyalah kegiatan membuang apa-apa yang sudah terbuang?. Sudahlah, biar saja semuanya benar-benar punah. Segala yang tumbuh di hatiku, sudah ku hanguskan dengan marah yang ku lahirkan dari kepalaku. Bukan benci kepadamu, aku hanya benci kenapa aku membiarkan hatiku jatuh terlalu mendasar kepadamu. Aku benci kepada hal-hal yang merusak benarku. Jatuh hati kepadamu, membuatku benar-benar jatuh diri, aku bahkan mempermalukan diri kepada penduduk bumi. Aku cinta, tapi kau tak peduli rasa. Dan aku tetap saja melakukan. Berkali-kali. Terus menerus.  Tanpa pernah mengajak logika.

Hingga saat menulis kalimat ini. Aku menyadari aku memang harus membunuh segalanya. Aku benci dengan perasaan yang tak tahu diri ini. Aku benci bila harus bertemu denganmu setiap hari, dan aku masih memikul berat perasaan ini di dadaku. Kau tahu? Tak ada yang lebih sakit saat hatimu terlalu mendasar, tapi yang kau dapatkan hanyalah senyuman kasar. Sudahlah, aku ingin kembali menjadi manusia yang tak mencintai kamu. Aku ingin kembali menjadi manusia yang dihargai penduduk bumi. Seperti hakikatnya cinta; selalu membuatmu menjadi lebih berharga, bukan membuatmu jatuh dan mengemis. Cinta itu kaya, tak selayaknya ia membuatmu menjadi pengemis. Tak selayaknya ia menjadikanmu budak. 

Sebelum aku dikutuk menjadi pengemis, ada baiknya ku bunuh saja dia. Meski aku tahu, membunuhnya, sama saja menghancurkan separuh isi dada ku sendiri.

Orang yang Sama, Waktu yang berbeda

Apa pun yang kau lakukan harusnya kau pikir berkali-kali. Juga begitu perihal hati. Saat memutuskan pergi, kau pikir dua-sepuluh-kali; ada hati yang kau sakiti. Jangan mudah berlari jika saja ada niat kembali, jangan mudah meninggalkan jika kau tahu sakitnya ditinggalkan. Mungkin kau lupa, yang kau tinggalkan ini bukan benda mati. Tapi hati manusia yang setiap detiknya bisa saja semakin terluka, juga bisa dicuri oleh manusia lainnya. 

Berapa kali ku katakan kepadamu bahwa kita bukan main-main. Kita tak lagi sedang mencoba-coba. Jangan menjadikan hubungan ini sebagai ajang melepas lelahmu. Ini bukan sekedar tempat bersandar dari penat pelarian. Ini bukan tempat menitipkan barang dagangan. Kelak ada penjual kau akan melepaskan dan menjadikan kita kenangan. Bukan begitu, sayang!

Sering kali kau jatuh dan aku selalu berusaha membuatmu kembali utuh. Entah kali keberapa kau lelah, aku selalu menjadi orang yang mencoba menenangkan kau yang gundah. Tapi nyatanya yang aku dapat adalah pergimu tanpa arah. Kau mengembarai hati-hati tanpa hati-hati. Kau bersenang-senang sebelum akhirnya kau dibuang.

Dan kini kau katakan kau ingin pulang. Katamu akulah rumah yang ingin kau tempati. Sebelum semuanya berlanjut, sebelum kau semakin bersikukuh untuk menyatakan rasa. Baiknya ku katakan kepadamu, dan tolong kau cerna baik-baik. Agar hatiku dan hatimu masih bisa menjadi baik. Kau tahu? Orang yang sama, kisah yang sama, tak akan pernah ada dalam waktu yang berbeda. Jadi, pulanglah! Hatiku tak lagi rumahmu.

Nyaman

Lengkap sudah terjawab tanya yang mencuat di bilik dada. Akhirnya kau akhiri juga apa yang selama ini kurasa. Sesuatu yang menyebabkan sembab di pelopak mata. Sempat hilang warasku, saat kau nyatakan kita sudah berlalu. Tanpa kau pikirkan ada yang tiba-tiba terasa getir. Tak ada lagi yang pasti. Juga janji-janji yang kini sepertinya mendadak mati. 

Aku hanya tak ingin mengira-ngira, jika pada akhirnya yang ku tahu kau hanya sekedar iba. Bukan rasa suka yang tumbuh di dada, tapi rusuh yang kau hadirkan seketika. Bagimu mungkin mudah, seharusnya bagiku juga. Karena menurut benarmu kita tak pernah ada apa-apa. Tapi bagaimana dengan segala hal yang sudah terbiasa menjalari setiap detik bersama.

Tak lagi ingin mempermasalah apa-apa yang sudah kau buat patah. Tidak juga mengungkit apa-apa yang terlanjur sakit. Hanya saja yang perlu kau tahu, yang kau mainkan bukan hal yang sepatutnya dipermainkan. Apa yang kau tinggalkan bukan hal yang semudah itu kutanggalkan. 

Jangan jadikan nyamanku untuk amanmu menyakitiku. Jangan jadikan tenangku untuk senangmu mengabaikanku. Kau terlalu sederhana untuk melukaiku dengan cara yang sempurna. Karena semua sedih yang tercipta adalah pedih yang tak pernah ku kira. 

Andai saja waktu bisa diajak kompromi

Saat canda mewarnai hariku

Saat tawa menghiasi bibirku

Disaat itulah waktu merampasnya dariku

Disaat itulah aku harus pergi meninggalkannya

Apalagi yang hendak ku perbuat

Apalagi yang yang harus kukatakan

Ia telah mengambilnya dariku

Ia telah membawa kehidupanku

Kini telah lenyap sudah

Kenangan itu, impian itu, angan itu, semua hilang

Ia telah membawa pergi semua harapan itu

Dan kini waktu telah menujukan kehebatannya

Ya,, kau sangat hebat

Oh..waktu andai saja kau bisa diajak kompromi

Aku hanya butuh satu detik darimu

Untuk mengubah semuannya

Tapi Ternyata hal ini sulit kau berikan

Ternyata kau begitu konsisten

Oh…waktu, terima kasih atas segalanya

Terima kasih karena kau telah mengubah duniaku,,

Ekonomi dan Bisnis

Karya Ilmiah

 

DISPARITAS PERTUMBUHAN ANTAR KABUPATEN/KOTA ERA OTONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Ririn Yuliantika (0741021071)

Pembimbing : Muhammad Husaini, S.E., M.Si

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada  prinsifnya  otonomi  daerah  adalah  penyerahan  wewenang  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya sendiri,  baik  dilihat  dari  aspek  administrasi  maupun  dilihat  dari  aspek  keuangannya.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  pergeseran  peran  pemerintah  pusat dari  posisi  sentral  (sentralistik)  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan  kepada  daerah  (desentralistik). Pada  kenyataannya  permasalahan  yang  dihadapi  daerah  sekarang  adalah kondisi  ekonomi  yang  berbeda  antar  daerah.  Daerah  yang  kurang  potensi ekonominya  akan  menghadapi  kesulitan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Perbedaan  ini  akhirnya  menimbulkan  harapan  yang  besar  terhadap  subsidi  dari  pemerintah  pusat  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan.  Untuk  melaksanakan  pembangunan  diperlukan  sumber  pembiayaan  yang  sangat  besar,  terutama  untuk pembiayaan investasi  yang  diharapkan  berasal  dari  dana  masyarakat. Dalam  rangka  implementasi  Undang-undang  Nomor  32  dan  33  tahun  2004,  salah  satu  faktor  yang  harus  dipersiapkan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  kemampuan  keuangan  daerah,  sedangkan  indikator  yang  dipergunakan  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan  daerah  tersebut  ialah  :  rasio  PAD  dibandingkan  dengan  total  penerimaan  APBD  (Kuncoro, 1995).  Untuk  mengukur  pertumbuhan  ekonomi  juga  dapat  dilihat  dari  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).

Untuk  melihat  pertumbuhan  ekonomi  secara  riil  dapat  digambarkan  melalui laju  pertumbuhan  PDRB  atas  dasar  harga  konstan 2000.  Pertumbuhan  ekonomi Provinsi Lampung  selama  lima  tahun  terakhir  (2005-2009)  mengalami pertumbuhan  yang  terus  meningkat. Memperhatikan kondisi yang demikian dikhawatirkan tingkat perkembangan antar kabupaten/ kota yang ada di provinsi Lampung akan semakin besar perbedaanya. Bahkan bagi daerah-daerah yang marginal  dikhawatirkan akan mengalami stagnan  atau justru akan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan  masyarakatnya dan ini berarti tidak sejalan dengan semangat UU No 22 Tahun 1999.  Atas dasar inilah maka tulisan ini akan menelaah tentang ”Disparitas pertumbuhan antar kabupaten/ kota era otonomi di Provinsi Lampung”.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, nampak bahwa sejak dilaksanakannya UU No.22 Tahun 1999  justru menimbulkan gap  pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/ kota.  Sehingga muncul pertanyaan :

1.      Bagaimana tingkat ketergantungan Kabupaten/kota di Provinsi Lampung terhadap pemerintah pusat?

2.      Bagaimana tipe pertumbuhan masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

3.      Bagaimana tingkat disparitas pertumbuhan antar Kabupaten/ kota di provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

            Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini :

1.       Untuk mengetahui tingkat ketergantungan Kabupaten/kota di Provinsi Lampung terhadap pemerintah pusat.

2.             Typologi perkembangan masing-masing Kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Lampung.

3.        Disparitas pertumbuhan antar Kabupaten/Kota  dalam wilayah Provinsi Lampung.

D. Kerangka pemikiran

Pembangunan ekonomi bagi suatu daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  Pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki dikombinasikan dengan manajemen pelaksanaan yang baik akan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang tinggi.  Selain itu dengan memperhatikan kultur masyarakat setempat pembangunan dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sejak awal Pelita I hingga saat ini dilihat dari sisi makro berhasil dengan baik, dengan indikator utamanya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pendapatan perkapita terus mengalami kenaikkan.  Namun dilihat dari sisi mikro (daerah) nampak terjadi ketimpangan-ketimpangan antar daerah terutama distribusi pendapatannya.  Keadaan ini membuktikan bahwa hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa adanya korelasi negatif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan kesenjanagan tingkat pendapatan tidak dapat diterapkan (Tulus T.H. Tambunan, 2001).  

Meskipun suatu daerah memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya daya manusia yang cukup, namun dalam upaya pemanfaatan sumberdaya daya tersebut perlu pengaturan yang tepat agar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.  Mekanisme pasar belum tentu mampu untuk mengalokasikan sumberdaya tersebut bagi kepentingan pembangunan. Oleh karenanya campur tangan pemerintah sangat diperlukan.  Seperti diketahui bahwa pemerintah memliiki  3 fungsi utama yaitu (1) fungsi distribusi, (2) fungsi stabilisasi, dan (3) fungsi Finansial.  Melalui fungsi ini diharapkan pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan yang tinggi, tetapi memperhatikan juga tingkat pemerataan.

Pemberlakukan otonomi daerah dan diikuti dengan campur tangan pemerintah sesuai dengan fungsinya diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah masing-masing, sehingga pertumbuhan dan pemerataan akan semakin cepat terealisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU. No 22 Tahun 1999.

E. Hipotesis

Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

a.       Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki indeks ketergantungan dengan pemerintah pusat yang cukup tinggi.

b.      Typologi pertumbuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Lampung memiliki perkembangan yang cepat.

c.       Tingkat pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Lampung relatif merata.

II. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan diuraiakan beberapa pendekatan dalam meng-analisis indeks ketergantungan, tipe-tipe pertumbuhan ekonomi dan disparitas pertumbuhan pada suatu wilayah.

A.    Pengertian  Otonomi  Daerah

Istilah  otonomi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  outus  yang  berarti  sendiri dan  nomos  berarti  undang-undang.  Menurut  perkembangan  sejarah  pemerintahan  di  Indonesia,  otonomi  selain  mengandung  arti  perundang-undangan  juga  mengandung  arti  pemerintahan  atau  perundang-undangan   sendiri  (Pamudji, 1982). 

Tujuan  pemberian  otonomi  daerah  adalah  untuk  memungkinkan  daerah  yang bersangkutan  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri  dalam  rangka meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan  bagi pelayanan  masyarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan.  Untuk  melaksanakan tujuan  itu,  maka  kepada  daerah  diberikan  wewenang  untuk  melaksanakan urusan  pemerintahan.

Berbeda  dengan  pemerintah  Provinsi  hanya  diberikan  otonomi  terbatas  yang meliputi  kewenangan  lintas  Kabupaten  dan  Kota.  Selain  itu,  kewenangan yang  tidak  atau  belum  dilaksanakan  oleh  daerah  Kabupaten  atau  Kota,  serta kewenangan  bidang  pemerintahan  tertentu  lainnya.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Ini  berguna  untuk   peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah dalam  rangka  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pelaksanaan  pemerintahan dan  pembangunan.  Untuk  dapat  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  titik  berat otonomi  diletakkan  di  daerah  Kabupaten  dan  Kota  dengan  pertimbangan bahwa  daerah  Kabupaten  atau  Kota  langsung  berhubungan  dengan masyarakat.

Menurut  Guritno Mangkoesoebroto (1995),  seluruh  khasanah  politik  dan  pemerintahan  di Indonesia,  termasuk  manajemem  pemerintahan  daerah,  membicarakan mengenai  otonomi,  desentralisasi  atau  demokrasi  lokal  yang  harus menitik  beratkan  adanya  kewenangan.  Dengan  kewenangan  yang  dimiliki,  akan memotivasi  daerah  untuk  menumbuhkan  inisiatif  dan  kreativitas  tidak  saja untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tetapi  juga  untuk  tercapainya kemandirian  daerah.

Pada  hakekatnya  otonomi  daerah  ialah  mempunyai  sumber  keuangan  sendiri, mengelola  dan  menggunakannya  untuk  melaksanakan  tugas  otonomi,  serta mempunyai  anggaran  belanja  yang  ditetapkan  sendiri, otonomi yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal, Julia Panglima Saragih (2003). Dalam  pelaksanaan otonomi  daerah,  ada  tiga  faktor  yang  menentukan,  yaitu  perangkat, personalia,  dan  pembiayaan  atau  pendanaan  daerah.

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo (1991), untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut desentralisasi fiskal daerah. Semakin tinggil kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat.

Ciri utama yang menunjukkna suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus mampu memiliki kewenangan dan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

B.     Ukuran Keberhasilan Otonomi Daerah

Untuk  mengetahui  apakah  suatu  daerah  otonom  mampu  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  Syamsi  (1986)  menegaskan  beberapa ukuran  sebagai  berikut  :

a.   Kemampuan  struktural  organisasi

Struktur  organisasi  pemerintah  daerah  harus  mampu  menampung  segala aktivitas  dan  tugas-tugas  yang  menjadi  beban  dan  tanggung  jawabnya, jumlah  dan  ragam  unit  cukup  mencerminkan  kebutuhan,  pembagian  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  cukup  jelas.

b.  Kemampuan  aparatur  pemerintah  daerah

Aparat  pemerintah  daerah  harus  mampu  menjalankan  tugasnya  dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah.  Keahlian,  moral,  disiplin dan  kejujuran  saling  menunjang  tercapainya  tujuan  yang  diinginkan.

c.   Kemampuan  mendorong  partisipasi  masyarakat

Pemerintah  daerah  harus  mampu  mendorong  masyarakat  agar  memiliki kemauan  untuk  berperan  serta  dalam  kegiatan  pembangunan.

d.   Kemampuan  keuangan  daerah

Pemerintah  daerah  harus  mampu  membiayai  kegiatan  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan  secara  keseluruhan  sebagai  wujud pelaksanaan,  pengaturan  dan  pengurusan  rumah  tangganya  sendiri. Sumber-sumber  dana  antara  lain  berasal  dari  PAD  atau  sebagian  dari subsidi  pemerintah  pusat.

Keberhasilan  suatu  daerah  menjadi  daerah  otonomi  dapat  dilihat  dari beberapa  hal  (Kaho, 1998),  yaitu  faktor  manusia,  faktor  keuangan,  faktor peralatan,  serta  faktor  organisasi  dan  manajerial. Pertama,  manusia  adalah  faktor  yang  esensial  dalam  penyelenggaraan pemerintah  daerah  karena  merupakan  subyek  dalam  setiap  aktivitas   pemerintahan,  serta  sebagai  pelaku  dan  penggerak  proses  mekanisme  dalam sistem  pemerintahan.  Kedua,  keuangan  sebagai  faktor  penting  dalam  melihat derajat  kemandirian  suatu  daerah  otonom  untuk  dapat  mengukur,  mengurus dan  membiayai  urusan  rumah  tangganya.  Ketiga,  peralatan  adalah  setiap benda  atau  alat  yang  dipergunakan  untuk  memperlancar  kegiatan  pemerintah  daerah.  Keempat, untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  dengan  baik  maka  diperlukan  organisasi dan  pola  manajemen  yang  baik.   Kaho  (1998)  menegaskan  bahwa  faktor  yang  sangat  berpengaruh  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  ialah  manusia  sebagai  pelaksana  yang  baik. Manusia  ialah  faktor  yang  paling  esensial  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  sebagai  pelaku  dan  penggerak  proses  mekanisme  dalam  sistem  pemerintahan.

Faktornya ialah  anggaran,  sebagai  alat  utama  pada  pengendalian keuangan  daerah,  sehingga  rencana  anggaran  yang  dihadapkan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  harus  tepat  dalam  bentuk  dan susunannya.  Anggaran  berisi  rancangan  yang  dibuat  berdasarkan  keahlian dengan  pandangan  kemuka  yang  bijaksana,  karena  itu  untuk  menciptakan pemerintah  daerah  yang  baik  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah,  maka mutlak  diperlukan  anggaran  yang  baik  pula. Faktor  peralatan  yang  cukup  dan  memadai,  yaitu  setiap  alat  yang  dapat digunakan  untuk  memperlancar  pekerjaan  atau  kegiatan  pemerintah  daerah. Peralatan  yang   baik  akan  mempengaruhi  kegiatan  pemerintah  daerah  untuk mencapai  tujuannya,  seperti  alat-alat  kantor,  transportasi,  alat  komunikasi  dan  lain-lain.  Namun  demikian,  peralatan  yang  memadai  tersebut  tergantung pula  pada  kondisi  keuangan  yang  dimiliki  daerah,  serta  kecakapan  dari aparat  yang  menggunakannya.

Faktor  organisasi  dan  manajemen yang  baik,  yaitu  organisasi  yang  tergambar dalam  struktur  organisasi  yang  jelas  berupa  susunan  satuan  organisasi  beserta  pejabat,  tugas  dan  wewenang,  serta  hubungan  satu  sama  lain  dalam rangka  mencapai  tujuan  tertentu.  Manajemen  merupakan  proses  manusia yang  menggerakkan  tindakan  dalam  usaha  kerjasama,  sehingga  tujuan  yang telah  ditentukan  dapat  dicapai.  Mengenai  arti  penting  dari  manajemen terhadap  penciptaan  suatu  pemerintahan  yang  baik,  mamesah  (1995) mengatakan  bahwa  baik  atau  tidaknya  manajemen  pemerintah  daerah tergantung  dari  pimpinan  daerah  yang  bersangkutan,  khususnya  tergantung kepada  Kepala  Daerah  yang  bertindak  sebagai  manajer  daerah.

C.     Teori Pertumbuhan Wilayah Neoklasik

Teori pertumbuhan wilayah Neoklasik dikembangkan oleh banyak ahli ekonomi wilayah, terutama Borts  pada tahun 1960, Siebert pada tahun 1969,  dan Richardson  pada tahun 1973 (Syafrudin A. Tamenggung:  1997)

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting yaitu: (1) tenaga kerja, (2) ketersediaan modal, dan (3) kemajuan teknologi.  Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor tersebut akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.  Teori ini memberikan penjelasan dasar mengena kesenjangan pendapatan (output)  antar wilayah, baik yang memiliki ketiga faktor dio atas maupun yang tidak memiliki.

D.    Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan  Wilayah

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan kesimbangan pertumbuhan dari Neoklasik.  Tesis utama dari teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendisi tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam suatu negara, bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menimbulkan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu (Syafrudin A. Tamenggung: 1997). Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah lebih jauh dikembangkan oleh Kaldor pada tahun 1970, dan berdasarkan pandangan Kaldor  teori ini diperjelas oleh Dixon dan Thirwall  pada tahun 1975 (Syafrudin A. Tamenggung:1997).

E.       Hioptesis U Terbalik dari Kuznets

Hasil pengamatan dari serangkaian data di Amerika Serikat, Jerman, dan Inggeris, Kuznets menemukan bukti bahwa proses pertumbuhan melalui perluasan sektor modern  yang pada awalnya mengakibatkan peningkatan perbedaan pendapatan  diantara rumah tangga, kemudian mencapai tingkat pendapatan rata-rata tertentu dan akhirnya mengalami penurunan.  Kuznets menyatakan bahwa diantara faktor-faktor sosial,  ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pola ini, terdapat dua faktor penting yaitu terpusatnya modal pada sekelompok berpendapatan tinggi dan pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern. Keadaan ini oleh Kuznets disebut sebagai hipotesis U terbalik. 

Indeks Ketimpangan  

     

       1.00

                                                            Pendapatan per kapita

       0.75

                                                                       

       0.50     

       0.25                                                                     

                

       0.00                                                                      Sumber : Todaro: 2000

Dalam penjelasan tentang faktor pertama, Kuznets mengasumsikan bahwa kelompok pendapatan tinggi memberi kontribusi modal tabungan yang besar, sementara modal tabungan dari kelompok lainnya sangat kecil jika dianggap kondisi-kondisi lain adalah sama, perbedaan kemampuan menabung akan mempengaruhi konsentrasi peningkatan proporsi pemasukan dalam kelompok pendapatan tinggi.  Proses ini akan menimbulkan dampak akumulatif, yang lebih jauh akan meningkatkan kesejahteraan kelompok pendapatan tinggi, kemudian akan memperbesar kesenjangan pendapatan dalam suatu negara.  Penjelasan kedua, timbul akibat pergeseran penduduk dari sektor pedesaan ke sektor perkotaan.  Kesenjangan pendapatan meningkat karena produktivitas sektor industri perkotaan meningkat lebih cepat dibanding dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian di pedesaan.

F.        Teori Ketimpangan Pendapatan Wilayah 

Setelah munculnya hipotesis Kuznets, maka perkembangan selanjutnya muncul analisis baru yang dipelopori  Williamson, yang menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional pada suatu negara.   Williamson menggunakan  data tabel silang dari 24 negara dan menemukan bahwa negara dengan kesenjangan pendapatan wilayah terbesar selalu diikuti oleh sekelompok negara dengan tingkat pendapatan per kapita menengah, dimana kesenjangan wilayah yang relatif kecil ditemukan baik di negara yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi maupun negara berkembang.

H.   Teori Penahapan:  Perspektif Klassik

            Pada tahun 1767 Sir James Steuart, menemukan dasar analisis perubahan struktur yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.  Konsep penahapan pembangunan dari steuart ini dimulai dari satu sektor ekonomi, dimana keberadaan sektor pertanian sangat dominan dan menentukan distribusi penduduk secara spatial Peningkatan produktivitas pertanian mengurangi jumlah tenaga kerja dan memungkinkan munculnya kegiatan pendukung dan pertambahan penduduk. Pada tahap kedua pembangunan ekonomi, perekonomian makin beraneka ragam, kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pertanian muncul dan menjadi penting.  Pembentukan pola kegiatan ekonomi baru (seperti perdagangan dan jasa) mendorong pengembangan pola baru aglomerasi spatial kegiatan non pertanian, yang dikenal sebagai kota kecil dan kota besar.  Tahap berikutnya adalah munculnya sektor perindustrian sebagai hasil dari peningkatan kebutuhan manusia dan permintaan baru perumahan dalam kota.

I. Teori Tahap Tinggal Landas

 Tahun 1960, W.W. Rostow mengembangkan teori penahapan pembangunan ekonomi.  Teori ini menempatkan bermacam-macam isu yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi.  Rostow mengusulkan lima tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu  (a) masyarakat tradisional, (b) masa transisi, (c) proses tinggal landas, (d)  proses pendewasaan, dan (e)  periode masyarakat konsumtif.

Masyarakat tradisional berada dalam kondisi ekuilibrium statis dimana pertanian merupakan aktivitas dominan.  Masa transisi (persiapan tinggal landas) terjadi secara perlahan khususnya dalam prilaku dan organisasi.  Pemikiran peningkatan ekonomi muncul sejalan dengan berubahnya keka-kuan tradisional menuju mobilitas sosial, geografi, dan pekerjaan.  Fungsi produksi baru disesuaikan dengan kegiatan pertanian dan industri, tetapi perubahannya tetap lambat.

III. Metode Penelitian

A. Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh berbagai instansi pemerintah.  Data sekunder yang dipakai adalah data rangkai masa (time series) dari tahun 2005 hingga 2009.  Data yang digunakan meliputi:

1. Laju pertumbuhan PDRB.

2. Jumlah penduduk per kabupaten/ kota.

3. Pandapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan data lain yang diperlukan dalam analisis.

B. Alat Analisis

Alat analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

X 100 %

Untuk melihat seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah Provinsi Lampung terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu penelitian, Perhitungan menggunakan rasio DAU terhadap PAD sebagai berikut:

Indeks Ketergantungan : DAU

	PAD

Dimana :

DAU : Dana Alokasi Umum

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Adapun untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal digunakan krateria derajad desentralisasi daerah yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) sebagai berikut :

1.      0,00% sampai dengan 20%     Rendah

2.      20,1% sampai dengan 40%     Sedang

      3.   40,1% sampai dengan 50%     Tinggi

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis tentang pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendekatan model Klassen Typologi  dengan rumusan sebagai berikut:

PDRB Pertumbuhan	Y1  >  Y	Y1  <  Y
r1  >  r	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
r1  <  r	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Sumber:  Syafrizal, 1997

Dimana :

Y₁ : PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas daerah i dalam provinsi Lampung

Y  : PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas rata-rata dalam wilayah provinsi Lampung

r₁ : Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas di daerah  i   dalam provinsi Lampung

r  :Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 rata-rata dalam provinsi Lampung

Untuk melihat tingkat ketimpangan antar daerah digunakan model analisis  Indeks Ketimpangan Regional Williamson.  Model ini menggunakan formulasi untuk melihat tingkat ketimpangan antar daerah sebagai berikut:

 

V_W =           å(Y_I - y )².f_i /n                             0 < V_W < 1

                         Ϋ

Dimana :

Y₁  : PDRB per kapita atas harga konstan 2000 tanpa migas, kabupaten/ kota i  di provinsi Lampung

y    : PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas, kabupaten/kota i di provinsi Lampung

Ϋ   : PDRB per kapita atas harga konstan 2000 tanpa migas rata-rata seluruh kabupaten/ kota di provinsi Lampung

f_I    : Jumlah penduduk kabupaten/ kota  i di provinsi Lampung

n    : Jumlah  penduduk total provinsi Lampung

V_W : Nilai Indeks Ketimpangan Williamson

Nilai indeks Williamson antara 0 dan 1, bila nilainya mendekati 1 maka tingkat disparitas pertumbuhan antar daerah sangat tinggi, dan bila mendekati nol maka menunjukkan disparitas pertumbuhan antar daerah yang rendah.

IV. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini hanya menggunakan 10 dari 14 kabupaten/Kota dan sementara 4 kabupaten/kota  tidak dapat diteliti Karena Seperti diketahui terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Lampung yang baru dimekarkan antara tahun 2008 sampai 2010, seperti Kabupaten Pringsewu (2008), Pesawaran (2009), Tulang Bawang Barat (2010), dan Mesuji (2010)  Oleh sebab itu dalam penelitian ini keempat kabupaten tersebut tidak akan dijadikan sampel penelitian.  Hal ini mengingat kelengkapan data yang belum tersedia.

A.  Indeks ketergantungan Masing-masing Kabupaten/kota dengan pemerintah pusat yang cukup tinggi.

 Indeks ketergantungan ini dihitung menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan asli daerah (PAD), Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat. Hasil perhitungan Indeks ketergantungan tahun 2005-2009 di seluruh kabupaten/ kota di propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan nampak bahwa Kabupaten Lampung Barat masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya yang terjadi selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata indeks ketergantungan 2,23% yang termasuk taraf rendah. Kabupaten Tanggamus juga demikian termasuk dalam indeks ketergantungan taraf rendah yang dibuktikan oleh Indeks Ketergantungan dengan rata-rata 3,46%.  Kabupaten Lampung Selatan juga termasuk dalam taraf rendah dengan rata-rata 2,33% selama 5 tahun terakhir.  Kabupaten Lampung Timur juga termasuk dalam kategori taraf rendah dengan Indeks Ketergantungan  rata-rata 2,59% selama 5 tahun terakhir.  Kabupaten Lampung Tengah juga demikian dengan indeks Ketergantungan rata-rata 3,52% selama 5 tahun terakhir. Kabupaten Lampung Utara juga masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya rata-rata 2,99%. Sedangkan untuk Kabupaten Way Kanan memiliki rata-rata 3,17%. kabupaten Tulangbawang rata-rata 3,79%. kota Bandarlampung dengan rata-rata 0,76% termasuk dalam kategori taraf rendah juga memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang cukup tinggi, dan Kota Metro dengan rata-rata 1,01% juga termasuk taraf rendah dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar kepada pemerintah pusat.  Dari perhitungan angka Indeks Ketergantungan di atas nampak bahwa provinsi Lampung masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sedangkan tujuan dari otonomi daerah supaya kabupaten/kota dapat menggali sendiri potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan daerah dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Untuk mengatasi hal ini maka daerah perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya guna memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi daerah sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah yang dapat membantu daerah mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat.

B. Hasil Uji Klassen Typology

Berdasarkan klasifikasi pertumbuhan ekonomi Klassen Typology pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Lampung Diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan nampak bahwa Kabupaten Lampung Barat pada awalnya tahun 2005 termasuk dalam klasifikasi daerah yang berkembang cepat dengan laju pertumbuhan 4,73%.  Namun dalam waktu tiga tahun terakhir telah berubah menjadi daerah yang Tertinggal dengan laju pertumbuhan 3,50%, 5,88%, dan 5,09%, dan pada tahun 2009 kembali dalam klarifikasi daerah yang Berkembang Cepat dengan laju pertumbuhan 5,64%. Sedangkan kabupaten Tanggamus selama lima tahun terakhir (2005 hingga 2009) termasuk dalam klasifikasi Daerah berkembang Cepat dengan rata-rata  laju pertumbuhan 5,982%%, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya merupakan daerah yang Tertinggal.  Kabupaten Lampung Selatan juga termasuk dalam klasifikasi Daerah berkembang cepat saat tahun 2005 yaitu 4,30% dan 2006 yaitu 4,95%, meskipun tiaga tahun kedepan merupakan klasifikasi Daerah Tertinggal dengan laju pertumbuhan 4,75%, 5,13%, 5,14%.

            Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2005-2009 merupakan daerah yang Relatif tertinggal dengan rata-rata laju pertumbuhannya 3,09%. Berbalik dengan halnya Kabupaten Lampung Tengah yang lima tahun terakhir ini merupakan Daerah yang Berkembang Cepat dengan laju pertumbuhan 5,758%. Kabupaten Lampung Utara, termasuk dalam klasifikasi Daerah berkembang cepat pada tahun 2005 hingga 2007 yaitu dengan laju pertumbuhan 4,80%, 5,79%, 6,27%, namun tahun 2008 dalam klasifikasi daerah Tertinggal dengan laju pertumbuhanya 5,56% dan saat tahun 2009 kembali dalam kategori daerah yang Berkembang Cepat yaitu 6,84%. Kabupaten Way Kanan tahun 2005-2009 menurut pendekatan Klassen merupakan Daerah Tertinggal yang ditunjukkan oleh koefisien Typology Klassen yang dihitung berdasarkan laju pertu mbuhan dan PDRB dengan rata-rata pertumuhannya 4,57%.  Kabupaten Tulang Bawang dan Kota Bandarlampng menurut klasifikasi ini termasuk dalam kategori Daerah berkembang cepat dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,284%, dibanding dengan kabupaten lainnya. Sedangkan Kota Metro sejak tahun 2005 hingga 2007 termasuk dalam klasifikasi Daerah Berkembang Cepat dengan laju pertumbuhan 4,43%, 5,70%, 6,24%, namun pada 2008 dan 2009 termasuk dalam klasifikasi Daerah Tertinggal yaitu dengan laju pertumbuhan 5,21% dan 5,37%.

            Meskipun pendekatan Klassen ini memiliki kelemahan dimana analisisnya sangat makro, tetapi paling tidak pendekatan Klassen ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan suatu daerah (kabupaten/ kota).

C. Koefisien Indeks Williamson

Indeks Williamson dihitung dengan pendekatan PDRB per kapita dari masing-masing kabupaten/ kota tang ada di propinsi Lampung.  Jika koefisien indeksnya mendekati angka 1 (satu) maka terjadi disparitas pertumbuhan antar daerah yang tinggi.  Sebaliknya jika mendekati angka 0 (nol) berarti tingkat disparitas pertumbuhan antar daerah rendah. Hasil perhitungan indeks Williamson antara tahun 2005 hingga 2009 di seluruh kabupaten/ kota di propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan nampak bahwa di Kabupaten Lampung Barat disparitas pertumbuhan yang terjadi selama 5 tahun terakhir termasuk dalam taraf rendah dibanding dengan daerah lain.  Hal ini dibuktikan dengan indeks Williamson yang mendekati angka nol, selama 5 tahun terakhir rata-rata 0,014.  Kabupaten Tanggamus juga demikian termasuk dalam ketimpangan taraf rendah yang dibuktikan oleh koefisien Indeks Williamson yang mendekati angka nol rata-rata 0,025. Kabupaten Lampung Selatan dengan rata-rata 0,026 (mendekati nol) maka terjadi ketimpangan yang rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang mulai merata. selama 5 tahun terakhir.  Kabupaten Lampung Timur memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,51 (mendekati 1), maka berdasarkan ketentuan ketimpangan williamson masih terjadi ketimpangan pertumbuhan yang tinggi yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang tidak merata selama 5 tahun terakhir.  Kabupaten Lampung Tengah juga demikian dengan indeks Williamson rata-rata 0,037 yang (mendekati nol) maka terjadi ketimpangan yang rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang mulai merata selama 5 tahun terakhir. Kabupaten Lampung Utara rata-rata 0,027 terjadi ketimpangan yang rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang mulai merata selama 5 tahun terakhir. Untuk Kabupaten Way Kanan memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,014 ( mendekati 0), maka terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang mulai merata. kabupaten Tulangbawang memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,017 ( mendekati 0), terjadi ketimpangan pertumbuhan yang rendah maka pertumbuhan ekonomi antara daerah yang mulai merata. kota Bandarlampung memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,088 (mendekati 1), maka berdasarkan ketentuan ketimpangan williamson masih terjadi ketimpangan pertumbuhan yang tinggi yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang tidak merata selama 5 tahun terakhir. dan Kota Metro memiliki ketimpangan sebesar 0,053 (mendekati 1) maka terjadi ketimpangn pertumbuhan yang tinggi artinya terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.  Dari perhitungan angka Indeks Williamson di atas nampak bahwa propinsi Lampung memiliki tingkat disparitas pertumbuhan antar daerah yang rendah.

            Di lihat dari besaran pendapatan perkapita nampak bahwa Kota Bandarlampung menempati urutan pertama dengan pendapatan perkapita  rata-rata 6.478.575 juta rupiah pertahun selama lima tahun terakhir.  Selanjutnya disusul oleh kabupaten Tulang Bawang dengan nilai rata-rata 5.218.959 juta rupiah pertahun selama 5 tahun terakhir.  Urutan ketiga ditempati oleh kabupaten Lampung Utara dengan nilai rata-rata 5.000.430 juta rupiah pertahun selama 5 tahun terakhir.   Urutan keempat adalah kabupaten Lampung Tengah dengan nilai rata-rata 4.618.089 juta rupiah pertahun. Urutan kelima adalah Kabupaten Lampung Timur dengan nilai rata-rata 4.066.095 juta rupiah pertahun. Urutan keenam adalah kabupaten Lampung Selatan dengan nilai 3.858.815 juta rupiah pertahun. Urutan ketujuh adalah kabupaten Tanggamus dengan tingkat pendapatan per kapita rata-rata 3.913789 juta rupiah, kabupaten Tanggamus dengan pendapatan rata-rata 3.585.543 juta rupiah pertahun. Urutan kedelapan dengan rata-rata 3.471.292 adalah Kota Metro, urutan kesembilan adalah Kabupaten Lampung Barat dengan rata-rata 3.184.630 dan kabupaten Way Kanan rata-rata 3.123.481 juta rupiah per tahun.

            Besaran pendapatan perkapita ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan daya beli yang dimiliki.  Dengan demikian berdasarkan data di atas nampak Kota Bandarlampung merupakan daerah yang paling sejahtera dibanding dengan daerah lain di provinsi Lampung.  Sebaliknya kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang lebih miskin dibanding dengan daerah lain/ kabupaten lain. Meskipun pendapatan per kapita sebagai indikator banyak memiliki kelemahan, namun dari gambaran di atas paling tidak dapat dijadikan acuan bagi daerah yang bersangkutan untuk merumuskan kebijakan pembangunan di masa yang akan

            Dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/ kota di propinsi Lampung, maka kabupaten Tulangbawang menempati urutan pertama dengan rata-rata pertumbuhan 6,28 persen selama 5 tahun terakhir, dususul kemudian Kota Bandarlampung dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,19 persen pertahun. Kabupaten Tanggamus rata-rata pertumbuhan ekonominya 5,98 persen per tahun, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah rata-rata pertumbuhannya 5,75 persen pertahun selama 5 tahun terakhir.  Kabupaten Lampung Utara rata-ratanya 5,65 persen. Kota Metro laju pertumbuhan PDRBnya rata-rata 5,37 persen pertahun. Kabupaten Lampung Barat rata-rata pertumbuhannya 4,96. Lampung Selatan rata-rata 4,85 persen pertahun, Way Kanan rata-rata 4,57 persen pertahun, dan Kabupaten Lampung Timur rata-rata 3,09 persen pertahun.

            Gambaran tentang laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/ kota di propinsi Lampung menunjukkan ketimpangan dalam pembangunan.  Keterlambatan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah disebabkan banyak faktor, diantaranya ketersediaan modal, manajemen pengelolaan sumberdaya yang tidak tepat, dan bahkan kekeliruan dalam menentukan prioritas pembangunan.  Oleh karenya perlu pengkajian secara akurat tentang sektor-sektor ekonomi yang menjadi andalan (leading sector) dari daerah yang bersangkutan.

V. Kesimpulan dan Saran

A.        Simpulan

Berdasarkan data dan analisa pada bab sebelumnya, dan analisa terhadap permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan :

1.      Dilihat dari Indeks Ketergantungan, maka seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki rata-rata 2,58% yang artinya Provinsi Lampung masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

2.      Berdasarkan klasifikasi Klassen Typology terdapat beberapa kabupaten yang tergolong tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan Kabupaten/kota lain termasuk dalam kategori berkembang cepat.

3.      Dilihat dari Indeks Ketimpangan Regional Williamson tingkat Disparitas pendapatan antar daerah dalam wilayah Provinsi Lampung termasuk dalam taraf rendah yaitu dengan rata-rata 0,035.

4.      Dilihat dari tingkat pendapatan perkapita, maka Kota Bandarlampung merupakan daerah yang paling tinggi pendapatan perkapitanya rata-rata 6.478.575 juta rupiah pertahun selama lima tahun terakhir dan Kabupaten yang paling rendah tingkat pendapatan perkapitanya adalah Kabupaten Way Kanan yaitu dengan rata-rata 3.123.481 juta rupiah per tahun selama lima tahun terakhir.

5.      Dilihat dari laju pertmbuhan ekonominya, maka Kabupaten Tulang Bawang menempati urutan pertama yaitu dengan rata-rata pertumbuhan 6,28 persen selama 5 tahun terakhir, dan Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah dengan pertumbuhan paling rendah dengan rata-rata 3,09 persen pertahun.

B.        Saran

1.      Pemerintah Provinsi Lampung harus membantu pengembangan wilayah yang tergolong tertinggal, seperti Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan.

2.      Pemerintah Provinsi Lampung harus bisa memberdayakan semua sumberdaya yang dimiliki agar Pendapatan Asli Daerah meningkat. Sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah semakin berkurang dan pemerintah juga harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui semua sector-sektor Pendapatan yang dimiliki oleh daerah, Sehingga untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah tidak lagi mengandalkan Transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Tamenggung, Sjafrudin, 1997. Paragdima Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praktis Ekonomi Wilayah dan I mplikasi Kebijakan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri RI dan Fisipol UGM, 1991. Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab. Jakarta

Dr. Mardiasmo, MBA, Akt, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.

Julia Panglima Saragih, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia 2003.

Kaho, 1998. Implikasi Tentang Kewewenangan Pemerintah Kepada Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah, Disentralisasi  di Indonesia

Kuncoro, Mudrajat Ph.D. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Edisi 5 Erlangga,

Surabaya

Lincolin Arsyad, Edisi Pertama, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. BPFE Yogyakarta

Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta

Syafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma, No.3.

Todaro, 2000. Pendapatan Perkapita, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta BPFE.

Tambunan, Tulus, 2001. Transformasi Ekonomi di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

Undang-undang, 1999. UU no.22 tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah, Sejahtera Mandiri, Jakarta.

Lampiran

Hasil Perhitungan Indeks Ketergantungan Kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan pemerintah pusat yang cukup tinggi.

Kabupaten/kota	DAU	PAD	DAU/PAD X 100 %
1	2	3	4
Kab. Lampung Barat
2005	165.705	6.197.941	2,67
2006	259.182	11.215.887	2,31
2007	288.264	12.341.412	2,33
2008	325.662	17.198.782	1,89
2009	335.371	16.812.754	1,99
2005-2009			2,23
Kab. Tanggamus
2005	285.091	10.872.112	2,62
2006	448.288	15.038.624	2,98
2007	495.346	13.139.814	3,76
2008	542.095	15.314.297	3,53
2009	567.326	12.812.473	4,42
2005-2009			3,46
Kab. Lampung Selatan
2005	337.196	15.937.350	2,11
2006	532.654	19.101.375	2,78
2007	600.921	24.459.293	2,45
2008	658.044	25.572.135	2,57
2009	444.678	25.030.107	1,77
2005-2009			2,33
Kab. Lampung Timur
2005	282.847	7.499.519	3,77
2006	445.967	16.137.121	2,76
2007	487.543	30.311.592	1,6
2008	529.485	26.645.226	1,98
2009	537.546	18.821.941	2,85
2005-2009			2,59
Kab. Lampung Tengah
2005	331.429	11.101.704	2,98
2006	549.303	14.215.610	3,86
2007	599.805	11.726.363	5,11
2008	669.103	22.837.755	2,92
2009	669.123	24.471.464	2,73
2005-2009			3,52
Kab. Lampung Utara
2005	225.963	8.489.554	2,66
2006	368.683	11.406.398	3,23
2007	395.803	15.307.800	2,58
2008	440.124	16.531.831	2,66
2009	454.525	11.794.023	3,85
2005-2009			2,99
Kab. Way Kanan
2005	154.732	2.585.982	5,98
2006	233.913	8.550.637	2,73
2007	274.211	12.026.212	2,28
2008	297.523	14.476.073	2,05
2009	327.284	11.481.911	2,85
2005-2009			3,17
Kab. Tulang Bawang
2005	224.124	5.313.907	4,21
2006	362.113	8.340.166	4,34
2007	400.619	19.763.703	2,02
2008	450.771	10.437.542	4,31
2009	464.061	11.396.155	4,07
2005-2009			3,79
Kota Bandar Lampung
2005	264.151	46.513.716	0,56
2006	421.911	46.137.259	0,91
2007	464.191	53.714.914	0,86
2008	509.474	67.661.519	0,75
2009	528.637	70.432.263	0,75
2005-2009			0,76
Kota Metro
2005	121.947	12.899.125	0,94
2006	178.609	17.543.355	1,01
2007	202.405	20.089.524	1
2008	208.068	19.980.632	1,04
2009	227.349	21.060.409	1,07
2005-2009			1,01

Sumber: Data diolah

Klasifikasi Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Daerah Menurut Klassen Typology.

Kabupaten/kota	PDRB (Rp)	Pertumbuhan (ri)	Lampung PDRB (Rp)	Pertumbuhan (r)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Kab. Lampung Barat
2005	1173546	4,73	28744771	4,18	Berkembang Cepat
2006	1214618	3,50	30662322	4,9	Relatif Tertinggal
2007	1286046	5,88	32566980	6,08	Relatif Tertinggal
2008	1351526	5,09	34479251	5,65	Relatif Tertinggal
2009	1427754	5,64	36504528	5,57	Berkembang Cepat
Kab. Tanggamus
2005	2738598	4,56	28744771	4,18	Berkembang Cepat
2006	2888646	5,48	30662322	4,9	Berkembang Cepat
2007	3111602	7,72	32566980	6,08	Berkembang Cepat
2008	3309364	6,36	34479251	5,65	Berkembang Cepat
2009	2172814	5,79	36504528	5,57	Berkembang Cepat
Kab. Lampung Selatan
2005	4159094	4,30	28744771	4,18	Berkembang Cepat
2006	3492899	4,95	30662322	4,9	Berkembang Cepat
2007	3685296	4,75	32566980	6,08	Relatif Tertinggal
2008	3874487	5,13	34479251	5,65	Relatif Tertinggal
2009	4109151	5,14	36504528	5,57	Relatif Tertinggal
Kab. Lampung Timur
2005	3536920	0,14	28744771	4,18	Relatif Tertinggal
2006	3591362	1,54	30662322	4,9	Relatif Tertinggal
2007	3751659	4,46	32566980	6,08	Relatif Tertinggal
2008	3947097	5,21	34479251	5,65	Relatif Tertinggal
2009	4119786	4,38	36504528	5,57	Relatif Tertinggal
Kab. Lampung Tengah
2005	4676249	5,17	28744771	4,18	Berkembang Cepat
2006	4948566	5,82	30662322	4,9	Berkembang Cepat
2007	5255606	6,20	32566980	6,08	Berkembang Cepat
2008	5553010	5,66	34479251	5,65	Berkembang Cepat
2009	5883047	5,94	36504528	5,57	Berkembang Cepat
Kab. Lampung Utara
2005	2539596	4,80	28744771	4,18	Berkembang Cepat
2006	2686696	5,79	30662322	4,9	Berkembang Cepat
2007	2855121	6,27	32566980	6,08	Berkembang Cepat
2008	3013912	5,56	34479251	5,65	Relatif Tertinggal
2009	3194206	6,84	36504528	5,57	Berkembang Cepat
Kab. Way Kanan
2005	1111129	4,13	28744771	4,18	Relatif Tertinggal
2006	1156013	4,04	30662322	4,9	Relatif Tertinggal
2007	1219881	5,52	32566980	6,08	Relatif Tertinggal
2008	1284101	4,74	34479251	5,65	Relatif Tertinggal
2009	1337655	4,69	36504528	5,57	Relatif Tertinggal
Kab. Tulang Bawang
2005	3604548	4,86	28744771	4,18	Berkembang Cepat
2006	3816363	5,88	30662322	4,9	Berkembang Cepat
2007	4080743	6,93	32566980	6,08	Berkembang Cepat
2008	4357202	6,77	34479251	5,65	Berkembang Cepat
2009	2313314	6,98	36504528	5,57	Berkembang Cepat
Kota Bandar Lampung
2005	4778188	5,03	28744771	4,18	Berkembang Cepat
2006	5079047	6,30	30662322	4,9	Berkembang Cepat
2007	5426158	6,83	32566980	6,08	Berkembang Cepat
2008	5795523	6,81	34479251	5,65	Berkembang Cepat
2009	6151069	6,01	36504528	5,57	Berkembang Cepat
Kota Metro
2005	426899	4,43	28744771	4,18	Berkembang Cepat
2006	451254	5,70	30662322	4,9	Berkembang Cepat
2007	479394	6,24	32566980	6,08	Berkembang Cepat
2008	504361	5,21	34479251	5,65	Relatif Tertinggal
2009	531502	5,37	36504528	5,57	Relatif Tertinggal

Sumber: Data diolah

Hasil Perhitungan Indeks Williamson Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kabupaten/kota	PDRB Perkapita	Lampung PDRB (Rp)	Peduduk Fi	Penduduk n	I W
	Yi (Rupiah)	Ϋ (Rupiah)	(Orang)	(Orang)	Vw
1	3	4	5	6	7
Kab. Lampung Barat
2005	2968837	3881210,4	395288	7172831	0,012
2006	3035861	3954699,7	400090	7260588	0,012
2007	3176143	4289484,3	404908	6946455	0,015
2008	3298496	4466618,4	409740	7048125	0,015
2009	3443814	4710943,3	414585	6334826	0,017
2005-2009	15923151	4260591,22	2024611		0,014
Kab. Tanggamus
2005	3195369	3881210,4	857052	7172831	0,021
2006	3335025	3954699,7	866154	7260588	0,022
2007	3554995	2489484,3	875276	6946455	0,053
2008	3741850	4466618,4	884419	7048125	0,020
2009	4100476	4710943,3	529893	6334826	0,010
2005-2009	17927715		4012794		0,025
Kab. Lampung Selatan
2005	3382895	3881210,4	1229448	7172831	0,022
2006	2803431	3954699,7	1245937	7260588	0,049
2007	4196505	2489484,3	878182	6946455	0,015
2008	4353904	4466618,4	889888	7048125	0,018
2009	4557342	4710943,3	901655	6334826	0,026
2005-2009	19294077		5145010		0,026
Kab. Lampung Timur
2005	3854894	3881210,4	917514	7172831	0,047
2006	3884460	3954699,7	924546	7260588	0,072
2007	4027398	2489484,3	931534	6946455	0,082
2008	4205858	4466618,4	938476	7048125	0,045
2009	4357869	4710943,3	945367	6334826	0,011
2005-2009	20330479		4657437		0,051
Kab. Lampung Tengah
2005	4187826	3881210,4	1116629	7172831	0,012
2006	4388361	3954699,7	1127657	7260588	0,017
2007	4615533	2489484,3	1138678	6946455	0,064
2008	4830052	4466618,4	1149679	7048125	0,013
2009	5068677	4710943,3	1160667	6334826	0,013
2005-2009	23090449		5693310		0,023
Kab. Lampung Utara
2005	4519215	3881210,4	561955	7172831	0,012
2006	4742271	3954699,7	566542	7260588	0,015
2007	4999275	2489484,3	571107	6946455	0,082
2008	5235685	4466618,4	575648	7048125	0,014
2009	5505704	4710943,3	580163	6334826	0,015
2005-2009	25002150		2855415		0,027
Kab. Way Kanan
2005	2921156	3881210,4	380373	7172831	0,013
2006	2998308	3954699,7	385555	7260588	0,012
2007	3121768	2489484,3	390766	6946455	0,014
2008	3242638	4466618,4	396005	7048125	0,015
2009	3333536	4710943,3	401272	6334826	0,018
2005-2009	15617406		2344737		0,014
Kab. Tulang Bawang
2005	4710085	3881210,4	765283	7172831	0,022
2006	4897457	3954699,7	779254	7260588	0,025
2007	5143141	2489484,3	793434	6946455	0,012
2008	5393711	4466618,4	807830	7048125	0,014
2009	5950402	4710943,3	388766	6334826	0,016
2005-2009	26094796		3534567		0,017
Kota Bandar Lampung
2005	5849973	3881210,4	816788	7172831	0,057
2006	6120934	3954699,7	829783	7260588	0,062
2007	6577990	2489484,3	824896	6946455	0,037
2008	6769474	4466618,4	856126	7048125	0,062
2009	7074504	4710943,3	869470	6334826	0,068
2005-2009	32392875		4197063		0,057
Kota Metro
2005	3221854	3881210,4	132501	7172831	0,045
2006	3340889	3954699,7	135070	7260588	0,042
2007	3482095	2489484,3	137674	6946455	0,054
2008	3594516	4466618,4	140314	7048125	0,058
2009	3717109	4710943,3	142988	6334826	0,068
2005-2009	17356463		688547		0,053

Sumber : Data diolah